Konbes NU 2026 Ratifikasi 9 Peraturan Jamiyah, Tegaskan Komitmen Jaga Keutuhan Negeri

JAKARTA – Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) 2026 menorehkan sejarah baru bagi perjalanan organisasi Nahdlatul Ulama.

Konbes digelar di Gedung PBNU Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Agenda ini menjadi Konbes pertama kepengurusan NU periode 2026–2031.

Konbes juga menjadi yang pertama pada abad kedua perjalanan Nahdlatul Ulama.

Mengusung tema “Menguatkan Akar Tradisi, Menjaga Keutuhan Negeri”, Konbes menghasilkan dua keputusan besar.

Keputusan tersebut mencakup bidang organisasi dan sikap kebangsaan.

Sembilan Peraturan Jamiyah Resmi Diratifikasi

Konbes NU 2026 meratifikasi sembilan Peraturan Jamiyah sebagai landasan penting organisasi.

Seluruh Peraturan Perkumpulan atau Perkum kini resmi berubah menjadi Peraturan Jamiyah atau PerJam.

Perubahan nomenklatur tersebut menyesuaikan Anggaran Rumah Tangga terbaru.

ART itu merupakan hasil Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang.

Sebanyak sembilan Peraturan Jamiyah menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang.

PWNU dan PCNU dapat mulai menggelar Konferwil serta Konfercab pada Desember 2026.

Salah satu substansi penting mengatur mekanisme pemilihan Ketua Tanfidziyah.

Aturan itu berlaku bagi tingkat PWNU, PCNU, hingga MWCNU.

Konbes juga memperkuat langkah penyelamatan aset jamiyah melalui Lembaga Aset dan Wakaf.

Program tersebut berfokus pada sertifikasi dan pemetaan aset organisasi.

NU juga akan mendata lokasi serta luas aset secara lebih terstruktur.

Langkah itu bertujuan menjaga aset jamiyah agar tidak beralih status.

PBNU dan PWNU Se-Indonesia Sampaikan Enam Sikap Kebangsaan

Selain keputusan organisasi, Konbes NU 2026 menghasilkan Pernyataan Sikap bersama PBNU dan PWNU se-Indonesia.

Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin membacakan pernyataan tersebut.

Pernyataan disampaikan sekitar pukul 17.00 WIB setelah rangkaian Konbes selesai.

Pada poin pertama, NU menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan itu berkaitan dengan upaya menjaga keamanan dan stabilitas nasional.

NU juga mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada poin kedua, NU meminta seluruh lembaga negara menjaga keutuhan NKRI.

NU juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan bangsa Indonesia.

Setiap langkah politik diharapkan mengedepankan kebersamaan dan persatuan nasional.

Sesalkan Indikasi Penyadapan Presiden

Poin ketiga menyoroti adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

PBNU dan PWNU se-Indonesia menyatakan penyesalan atas indikasi tersebut.

Pernyataan itu menyebut penyadapan diduga dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada poin keempat, NU menyerahkan penanganan persoalan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

NU mendukung proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah itu dinilai penting demi menjaga kewibawaan kepala negara dan supremasi hukum.

Warga Nahdliyin Diajak Perbanyak Doa

Poin kelima berisi seruan kepada seluruh warga bangsa untuk menjaga suasana kondusif.

Secara khusus, warga Nahdliyin diajak memperbanyak zikir, munajat, dan doa.

Doa tersebut diharapkan membawa perlindungan bagi Indonesia dari berbagai marabahaya.

NU juga mengajak seluruh komponen bangsa menjaga keberlangsungan pembangunan nasional.

Sementara itu, poin keenam menegaskan pernyataan sikap tersebut menjadi pedoman bersama.

Pedoman itu berlaku bagi seluruh jajaran organisasi Nahdlatul Ulama.

Mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, PCINU, MWCNU, hingga tingkat ranting.

Melalui Konbes NU 2026, Nahdlatul Ulama menegaskan dua arah perjuangan sekaligus.

NU memperkuat tata kelola organisasi dan menjaga aset jamiyah.

Di sisi lain, NU kembali menegaskan komitmennya menjaga persatuan dan keutuhan Negeri Kesatuan Republik Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *